JAKARTA (stiesia.ac.id) – Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) yang diselenggarakan di Hotel Pullman Jakarta Central Park pada 15–16 Juli 2026 menegaskan pentingnya penguatan peran badan penyelenggara sebagai pilar utama dalam mewujudkan perguruan tinggi swasta (PTS) yang unggul, berdampak, dan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti sekitar 400 peserta yang mewakili 223 yayasan penyelenggara PTS dari 31 provinsi di Indonesia, termasuk Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya sebagai badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Delegasi Perpendiknas Surabaya dipimpin Ketua Perpendiknas Surabaya, Dra. Endang Dwi Retnani, S.E., M.Si., Ak., CA., didampingi Dr. Emeralda Ayu Kusuma, S.Sos., M.Si. Kehadiran keduanya merupakan bentuk komitmen Perpendiknas dalam mendukung penguatan tata kelola badan penyelenggara sekaligus mengikuti arah kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi.
Mengusung tema “Penguatan Peran Badan Penyelenggara Menuju PTS Unggul, Berdampak, dan Berkelanjutan”, Munas VI menjadi forum tertinggi organisasi untuk memperkuat konsolidasi antar badan penyelenggara PTS, menyusun program kerja lima tahun ke depan, menetapkan rekomendasi strategis bagi pengembangan pendidikan tinggi swasta, serta memilih kepengurusan ABP PTSI periode 2026–2031.
Asosiasi BP PTSI menegaskan badan penyelenggara tidak lagi dipandang semata sebagai badan hukum yang mengelola perguruan tinggi, melainkan sebagai strategic governance body yang menentukan arah kebijakan, kualitas tata kelola, inovasi, serta keberlanjutan institusi. Transformasi tersebut dinilai semakin mendesak di tengah disrupsi teknologi, digitalisasi pendidikan, perubahan kebutuhan dunia kerja, serta meningkatnya tuntutan terhadap mutu, akuntabilitas, dan daya saing perguruan tinggi.
Pembukaan Munas dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., yang dalam pidato sambutannya menegaskan bahwa perguruan tinggi swasta memiliki peran yang sangat menentukan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, dari sekitar 4.300 perguruan tinggi di Indonesia, sekitar 63 persen merupakan perguruan tinggi swasta yang menampung lebih dari empat juta mahasiswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa keterlibatan aktif badan penyelenggara dan perguruan tinggi swasta.
“Universitas yang hebat bukanlah yang memiliki gedung termegah atau mahasiswa terbanyak, melainkan institusi yang didorong oleh nilai-nilai yang kuat, mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Prof. Fauzan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia saat ini masih berada pada kisaran 32,89 persen. Di sisi lain, terdapat sekitar 10 juta pemuda usia 15–24 tahun yang tidak bekerja, tidak mengikuti pelatihan, maupun tidak sedang menempuh pendidikan (Not in Employment, Education, or Training/NEET). Kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang harus dijawab melalui perluasan akses pendidikan tinggi yang berkualitas.
Dalam paparannya, Prof. Fauzan menyoroti perubahan besar akibat perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dan transformasi dunia kerja. Perguruan tinggi, menurutnya, tidak lagi cukup hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teknis (hard skills), tetapi harus mampu membentuk lulusan yang adaptif, memiliki kemampuan berpikir analitis, kreatif, resilien, serta mampu belajar sepanjang hayat (lifelong learning).
Ia mengutip proyeksi global yang memperkirakan bahwa pada periode 2025–2030 akan muncul sekitar 170 juta jenis pekerjaan baru, sementara sekitar 92 juta pekerjaan lama diperkirakan hilang akibat perubahan teknologi. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut terus berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri.
Selain tantangan teknologi, Indonesia juga diperkirakan akan memasuki fase berakhirnya bonus demografi sekitar tahun 2040. Mengacu pada pengalaman beberapa negara, termasuk Jepang, perguruan tinggi harus mulai mengembangkan model pendidikan sepanjang hayat dan tidak hanya bergantung pada mahasiswa usia sekolah.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M., anggota Komisi X DPR RI yang posisinya juga mewakili yayasan pengelola universitas, mengingatkan kembali bahwa negara tidak akan mampu mencapai target angka partisipasi nasional 39 persen pada tahun 2029 jika pemerintah tak melibatkan PTS. “Karena faktanya per hari ini 53-55 persen mahasiswa kita ada di PTS,” ujar Furtasan.
Furtasan mengaku memikul beban berat memperjuangkan nasib lebih dari 4.000 perguruan tinggi swasta di Indonesia. Ia menyoroti nasib PTS yang ironis. Satu sisi PTS dituntut meningkatkan angka partisipasi pendidikan, di sisi lain PTS dinilainya tidak begitu mendapat perhatian dalam urusan pendanaan.
Enam Sasaran Strategis Munas
Munas VI menetapkan enam sasaran utama, yakni merumuskan arah kebijakan strategis badan penyelenggara PTS, memperkuat tata kelola yayasan dan perguruan tinggi yang profesional, menghasilkan rekomendasi kebijakan pendidikan tinggi nasional, menetapkan program kerja organisasi periode berikutnya, memperkuat sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, serta memilih kepengurusan baru ABP PTSI.
Forum tersebut juga diharapkan semakin memperkokoh posisi yayasan sebagai penggerak strategis (strategic driver) dalam pengembangan perguruan tinggi swasta yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.
Pada hari kedua Munas, para peserta mengikuti Sidang Paripurna yang membahas pengesahan tata tertib, laporan pertanggungjawaban pengurus, pembahasan hasil kerja komisi, hingga pemilihan Ketua Umum ABP PTSI periode 2026–2031.
Dalam sidang paripurna, Prof. Dr. Mts. Arief, M.B.A., CPM. ditetapkan sebagai Ketua Umum ABP PTSI periode 2026–2031 menggantikan Prof. Dr. Thomas Suyatno, yang telah memimpin organisasi sejak awal berdirinya Asosiasi BP PTSI.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Thomas menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota yang telah bersama-sama membangun organisasi serta berpesan agar kepengurusan baru menjaga marwah ABP PTSI sebagai organisasi independen yang memperjuangkan kepentingan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum terpilih, Prof. Arief, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program strategis organisasi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan seluruh badan penyelenggara PTS di Indonesia.
11 Program Prioritas
Munas VI juga menghasilkan Program Umum ABP PTSI 2026–2030 yang akan menjadi arah gerak organisasi dalam lima tahun mendatang. Program tersebut meliputi penguatan peran strategis badan penyelenggara, transformasi kelembagaan ABP PTSI, penguatan advokasi kebijakan nasional, reformasi kebijakan fiskal pendidikan, penguatan sistem akreditasi dan penjaminan mutu berbasis risiko, peningkatan kapasitas badan penyelenggara, transformasi digital pendidikan tinggi, penguatan kepemimpinan yang adaptif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pendidikan tinggi yang inklusif, serta penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri.
Seluruh program tersebut dirancang untuk mendukung terwujudnya perguruan tinggi swasta yang semakin relevan, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Bagi Perpendiknas Surabaya, keikutsertaan dalam Munas VI ABP PTSI menjadi momentum penting untuk memperkuat wawasan, memperluas jejaring kerja sama, serta menyerap berbagai kebijakan strategis yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan STIESIA Surabaya. Melalui forum nasional ini, Perpendiknas menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tata kelola perguruan tinggi yang profesional, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(*)
Penulis : Fathurrochman Al Aziz
Foto : Istimewa
